Wednesday, December 2, 2015

EVALUASI PELAKSANAAN ZI MENUJU WBK & WBBM DI LINGKUNGAN POLRI

BY REFORMASI BIROKRASI POLRI No comments



Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan Polda seharusnya telah mengarah pada 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah.

Sejalan dengan 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, telah dilakukan upaya penindakan kasus-kasus korupsi secara intensif, namun upaya pencegahan masih belum memadai sehingga upaya pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang optimal dan salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) yang diawali dengan pencanangan pembangunan zona integritas pada tahun 2013 dan telah berjalan sampai saat ini;

Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Polri maka perlu dilaksanakan evaluasi di tingkat Mabes maupun Polda. Adapun Hasil penilaian oleh tim penilai internal (TPI) di 6 Polda khusus pada komponen pengungkit yang meliputi 6 area perubahan (bidang manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik), diperoleh 7 Satker yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK yaitu Polres Aceh Besar Polda Aceh, Ditlantas dan Polresta Palembang Polda Sumsel, Polres Cimahi Polda Jabar, Polres Banyumas Polda Jateng, Polres Dumai Polda Riau dan Polresta Pontianak Polda Kalbar.

Pelaksanaan Evaluasi ini dihadiri oleh Deputi Bidang RB (Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA.) dan Asisten Deputi Bidang Bidang RB Kementerian PANRB (Naptalina Sipayung, S.H., MAP.)

Tuesday, December 1, 2015

SOSIALISASI SINOVIK DI LINGKUNGAN POLRI

BY REFORMASI BIROKRASI POLRI No comments



Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan atau adaptasi /modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.

Kompetisi inovasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut dengan kompetisi merupakan kegiatan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan kota).

Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut dengan Sinovik merupakan sistem yang dibangun untuk mengakomodasi pendaftaran inovasi pelayanan publik secara online, penyebaran informasi, pembelajaran, pengembangan jaringan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik. 

Sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik dilaksanakan pada tanggal 17 November 2015 di Hotel Diradja, Jalan Pierre Tendean No. 38, Mampang, Jakarta Selatan, dibuka oleh Karo RBP Srena Polri, Brigjen Pol. Drs. M. Naufal Yahya, M.Sc. Eng. Adapun Narasumber terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB dan Fungsi Pelayanan Polri dengan peserta Para Kabag RBP dan Para Irbidops Polda.  

Thursday, July 9, 2015

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM

BY REFORMASI BIROKRASI POLRI No comments




Proses Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayaani (WBBM) adalah Proses pembangunan Zona Integritas yang merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.  Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. selengkapnya