TRI BRATA

Posted by Radenmas Dody On 12 - 03 - 12

KAMI POLISI INDONESIA 1. BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA DENGAN PENUH KETAKWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA. 2. MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN, KEADILAN DAN KEMANUSIAAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG 1945. 3. SENANTIASA MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT DENGAN KEIKHLASAN UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

CATUR PRASETYA

Posted by Radenmas Dody On 12 - 03 - 12

SEBAGAI INSAN BHAYANGKARA, KEHORMATAN SAYA ADALAH BERKORBAN DEMI MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA, UNTUK .... 1. MENIADAKAN SEGALA BENTUK GANGGUAN KEAMANAN 2. MENJAGA KESELAMATAN JIWA RAGA, HARTA BENDA DAN HAK ASASI MANUSIA 3. MENJAMIN KEPASTIAN BERDASARKAN HUKUM 4. MEMELIHARA PERASAAN TENTRAM DAN DAMAI

POLRI PELAYAN PRIMA ANTI KKN DAN ANTI KEKERASAN

Posted by Radenmas Dody On 12 - 03 - 12

Berusaha menjaga sikap Jujur dan Transparan dalam menjalankan tugas sebagai sosok penegak hukum dan berusaha menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia ini adalah untuk membangun karakter kepolisian menjadi pengayom dan pelayan masyarakat. Pelayan untuk memelihara keamanan, pelayan dalam rangka melindungi dan mengayomi, dan juga pelayan dalam penegakan hukum

8 KOMITMEN POLRI

Posted by Radenmas Dody On 12 - 03 - 12

1. Tuntaskan Konflik dengan Program Polmas dan Sinergi Polisionil; 2. Netral dan Independen dalam Pemilu 2014; 3. Akomodasi Komplain Masyarakat Sesegera mungkin di Satuan Polri terdepan secara berjenjang dan tuntas; 4. Pemimpin teladan, melayani, menjadi konsultan yang solutif, jamin kualitas kinerja, anti KKN dan kekerasan; 5. Utamakan peran, tugas dan tanggung jawab; 6. Akomodir Hak dan kewajiban bawahan untuk menolak perintah atasan yang melanggar; 7. Kedepankan hukum, tanggung jawab, kehormatan dan integritas; 8. Berdayakan pengawas eksternal yang independen dan masyarakat

Saturday, April 19, 2014

PEMBAHASAN AKSI PPK POLRI TAHUN 2014



Polri telah memperoleh hasil penilaian pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dengan rata-rata nilai 95,8 dari 23 aksi yang dilaksanakan, 21 aksi diantaranya dapat diselesaikan sesuai pencapaian target keberhasilan namun 2 aksi lainnya yaitu pelaksanaan pengawasan eksternal dalam kerangka EMI (pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawasan Internal) dan IME (pengawasan Internal Mendukung pengawasan Eksternal) mencapai nilai 60 (kuning) dan aksi pelaksanaan kewajiban pelaporan harta kekayaan Pejabat Polri mendapat nilai 45 (merah). Upaya tersebut dilaksanakan sebagai komitmen Polri mendukung program Pemerintah dalam memberantas korupsi yang menjadi salah satu focus utama Pemerintah Pasca Reformasi Nasional.

Friday, April 18, 2014

PERUMUSAN AWAL TARGET CAPAIAN RENAKSI OGI TAHUN 2014-2015 DI LINGKUNGAN POLRI



Latar Belakang
 
Open Government Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif. Open Government Indonesia mulai didirikan pada tanggal 20 September 2011.

Yang menjadi anggota Tim Inti Open Government Indonesia (OGI) adalah Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian pembangunan (UKP-4), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Informasi Pusat (KIP), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesian Center for Environmental Law(ICEL), dan Transparency International Indonesia (TII), Gerakan Anti Korupsi Aceh (Gerak Aceh), JARI Indonesia, dan Komite Pemantau Legislatif Makassar (KOPEL) Makassar.

Open Government Indonesia (OGI) adalah bagian dari gerakan global Open Government Partnership (OGP) yang saat ini memiliki 60 Negara anggota dimana pada tahun 2013 ini Indonesia menjadi Lead Chair OGP.


 
Rencana Aksi Open Government Indonesia (Renaksi OGI) merupakan sekumpulan program kerja yang diusulkan kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah agar dijalankan dalam rentang waktu tertentu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pemerintahan.

Dasar
  1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  2. Surat undangan UKP4 unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan Nomor: B-08/UKP-PPP/D-IV/03/2014 Tanggal 10 Maret 2014 perihal undangan rapat perumusan rencana aksi OGI Tahun 2014-2015;
  3. Surat Asrena Kapolri Nomor: B/161/IV/2014/Srena tanggal 7 April 2014 perihal perumusan target pencapaian rencana aksi Open Government Indonesia Tahun 2014-2015 di Lingkungan Polri.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah melaksanakan kegiatan rapat awal perumusan target capaian rencana aksi Open Government Indonesia (OGI) Tahun 2014-2015 pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 yang bertempat di Ruang rapat Srena Polri Lt. 4 Gedung Utama Mabes Polri Jl. Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dipimpin langsung oleh Karo RBP Srena Polri BRIGJEN POL. Drs. M. NAUFAL YAHYA, M.Sc. Eng dan dihadiri oleh perwakilan Satker Itwasum Polri, Bareskrim Polri, Divpropam Polri, Divhumas Polri, Korlantas Polri dan Staf Biro RBP Srena Polri.

Continue Reading ....


Contact Form

Name

Email *

Message *

 

ยช Salam Reformasi's Template. Powered by Blogger.

RBPOLRI's by Radenmas Dody.