Thursday, March 15, 2012

REFORMASI POLRI

Polri telah melakukan serangkaian reformasi fundamental. Sampai sejauh ini, salah satunya adalah dengan menyusun pembaruan Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Hal itu dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh Inpres Nomor 2 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI. Berdasarkan Inpres Nomor 2 tahun 1999 tersebut, maka pada tanggal 1 April 1999, sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri dialihkan dari Mabes ABRI (Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) ke Dephankam (Departemen Pertahanan Keamanan).
Pada dasarnya reformasi Polri ini sejalan dengan proses reformasi nasional. Reformasi tersebut tidak lepas dari tujuan agar Polri dapat menjadi bagian dari masyarakat madani (civil society) yang bercirikan supremasi hukum dan menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia). Atas dasar tuntutan tersebut maka lahirlah UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tiga Pilar Reformasi Polri

Perubahan paradigma Polri tersebut telah diakomodasikan dalam reformasi Polri yang dilaksanakan secara struktural, instrumental, dan kultural dengan melakukan langkah-langkah perubahan pada 3 (tiga) aspek tersebut yaitu:

Aspek Struktural

Sejak masa sebelum hingga sesudah reformasi telah terjadi pergeseran visi, misi, dan tujuan kepolisian dalam hal perkembangan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Pergeseran tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tugas Polri serta perkembangan lingkungan strategis, mencakup perubahan kelembagaan (institusi) kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. Dari segi kelembagaan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam ketatanegaraan mengalami perombakan yang mendasar. Sebelum reformasi Polri merupakan bagian dari ABRI di bawah Departemen Hankam. Namun saat ini telah berubah menjadi badan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan perangkat lembaga pemerintah nondepartemen. Oleh karena itu, Polri berada langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden serta bersifat otonom dan mandiri.Terkait dengan upaya perkuatan postur, kekuatan, dan kemampuan internal, Polri juga melakukan perombakan pada sisi organisasi, susunan, dan kedudukan kelembagaan agar lebih otonom dan mandiri. Pada tingkat Mabes Polri sebanyak 5 % dari kekuatan Polri ditempatkan sebagai perumus kebijakan dan strategi keamanan (Polstrakam). Kegiatan operasional di dalamnya bersifat back up dari kesatuan kewilayahan dan penanganan kejahatan transnasional.  Sedangkan pada tingkat Polda komposisi kekuatan sebesar 20% dari kekuatan Polri sebagai Kesatuan Induk Penuh (KIP). Pada tingkat Polda lebih dititikberatkan pada implementasi strategi keamanan, pengawasan, dan pengendalian regional. Sementara di tingkat Polwiltabes, Poltabes, dan Polres ditempatkan kekuatan 75 % dari kekuatan Polri sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD). Kesatuan inilah yang menjadi pelaksana utama operasional pada tingkat kewilayahan. Pada tingkat Polsek ditetapkan sebagai Kesatuan Pelayanan Dasar di bawah kendali Polres. Polda ditetapkan sebagai Kesatuan Induk Penuh sehingga telah dilakukan desentralisasi kewenangan dari Mabes Polri ke Polda dalam sejumlah bidang. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengoptimalkan peran Polda.

Bidang-bidang yang menjadi fokus desentralisasi kewenangan dari Mabes Polri ke Polda mencakup bidang sumber daya manusia, logistik, dan operasional kepolisian.  Untuk operasional kepolisian mencakup antara lain kewenangan pengembangan strategi, pemberdayaan potensi keamanan, pemeliharaan Kamtibmas, dan penyelidikan serta penyidikan tindak pidana.

Aspek Instrumental

Pembaharuan yang dilaksanakan Polri di bidang Instrumental meliputi pembangunan sarana dan prasarana kepolisian serta sistem perencanaan. Dalam hal pembangunan sarana dan prasarana kepolisian, Polri telah memodernisasi peralatan. Senjata yang digunakan kini lebih ditekankan pada soft power agar dalam penerapannya tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini senjata api dengan peluru tajam hanya digunakan untuk kepentingan yang memuncak. Sementara dalam sistem perencanaan untuk mengantisipasi perkembangan ke depan dan sesuai dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Polri telah menyusun beberapa strategi. Polri menyusun Grand Strategi Polri sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang periode tahun 2005–2025 dan Rencana Strategi Polri periode tahun 2004–2009 sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Rencana Kerja Tahunan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja dan dukungan Anggaran sampai tingkat Satker.

Aspek Kultural

Polri telah berupaya melakukan pembangunan sistem nilai. Hal itu dilakukan untuk mengimplementasikan Visi Pelayanan Polri dalam masyarakat. Pembaruan dilakukan di antaranya dalam Tri Brata sebagai sistem nilai kultur budaya dan perubahan perilaku anggota Polri. Saat ini Tri Brata lebih ditekankan dalam hal upaya untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan mengedepankan kekuatan lembut soft power dan penampilan yang protagonis. Selain itu, Catur Prasetya sebagai operasionalisasi atas kerja Polisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat.  Keduanya dijabarkan dalam Kode Etik Profesi yang secara operasional mengatur standar perilaku terpuji sebagai insan Bhayangkara sebagaimana amanat Undang-undang Pokok Kepolisian Nomor 2 tahun 2002. Di samping itu, Polri juga telah mengubah filosofi pendidikan dari Dwi Warna Purwa Cendikia Wusana menjadi Mahir, Terpuji, dan Patuh Hukum. Filosofi baru tersebut dapat diartikan yaitu mahir adalah sosok profesional, terpuji yang menjadi standar kode etik, dan patuh hukum sebagai sikap menjunjung tinggi semua hukum yang berlaku dalam berbagai strata. Polri juga melaksanakan Latihan Melekat yang ditujukan untuk peningkatan kemampuan personil kewilayahan. Hal itu diterapkan terutama bagi anggota polisi yang bertugas pada fungsi teknis tertentu dan berkaitan dengan tugas-tugas lapangan.  Polri menerapkan sistem Reward dan Punishment dalam pembinaan dan peningkatan kesejahteraan kepada personel. Lembaga akan memberikan penghargaan kepada personel Polri yang berdedikasi, sebaliknya anggota Polri yang melakukan pelanggaran maupun kesalahan akan di hukum dan ditindak tegas.

No comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

 

ยช Salam Reformasi's Template. Powered by Blogger.

RBPOLRI's by Radenmas Dody.