Friday, March 30, 2012

PERSIAPAN FGD DAN WORKSHOP PELAKSANAAN RBP


FGD ( Focus Group Discussion ) dan Workshop pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri  adalah merupakan serangkaian bentuk penelitian kualitatif dimana sekelompok orang atau masyarakat yang bertanya, berdebat dan berdiskusi tentang sikap dan konsep Polri khususnya dalam implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sebagai stakeholder

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) dan Workshop tersebut Biro RBP Srena Polri telak melaksanakan rapat persiapan yang telah dipimpin oleh Asrena Polri IRJEN POL. Drs. PUDJIANTO, SH selaku Ketua Pelaksana dan IRJEN POL. SULISTYO ISHAK, SH, M.Si selaku wakil Ketua serta Karo RBP Srena Polri BRIGJEN POL ANDJAJA, M.Hum selaku Ketua SC.


Rapat persiapan kegiatan FGD dan workshop Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2012 di Hotel Ambara Jl. Iskandarsyah Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan peserta rapat sebanyak 60 undangan.

Rapat persiapan FGD dan Workshop Reformasi Birokrasi Polri antara lain membahas tentang Tema kegiatan, Rencana Pelaksanaan, Peserta Eksternal, Peserta Internal, Pembahasan Diskusi Kelompok dan Pembagian Kelompok yang disampaikan/dipaparkan oleh KOMBES POL. MEILINA D. IRIANTI, SH.
Rencana Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas rencananya dilaksanakan selama 2 hari yang di ikuti oleh 100 peserta diantaranya adalah Pengamat Kepolisian; LSM; Akademisi/Budayawan dan Instansi luar Polri (Peserta Eksternal); Kabag RBP Polda; Ketua TIM I s/d TIM IX dan Perwakilan dari AKPOL, SIPSS dan SIP (Peserta Internal).

PESERTA RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN FGD DAN WORKSHOP RBP
PANITIA RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN FGD DAN WORKSHOP RBP

Foto Giat silahkan diklik

Thursday, March 29, 2012

KOMITMEN BERSAMA


 KOMITMEN BERSAMA 

ANGGOTA  KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI PELAYAN PRIMA
YANG ANTI KKN & KEKERASAN

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA
DENGAN DILANDASI KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN
BERPEDOMAN PADA NILAI-NILAI DAN CATUR PRASETYA,
MENYATAKAN KOMITMEN BERSAMA:

  1. DENGAN PENUH KESADARAN DAN KESUNGGUHAN HATI, MELAKSANAKAN TUGAS KEPOLISIAN YANG ANTI KKN DAN ANTI KEKERASAN DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA
  2. MENAMPILKAN KEPEMIMPINAN POLRI YANG BERTANGGUNG JAWAB, DENGAN SEPENUH KETAULADANAN, MENJAMIN KUALITAS KINERJA ANGGOTA DAN INSTITUSI, MENJADI KONDULTAN YANG SOLUTIF BAGI BAWAHAN DAN MASYARAKAT.
  3. SELALU BERADA DI DEPAN DALAM MELAKSANAKAN PEMOLISIAN PREEMTIF, PREVENTIF DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB, SERTA MENGENDALIKAN ANGGOTA UNTUK TIDAK MELAKUKAN KEKERASAN.
  4. MENGAKOMODASI HAK DAN KEWAJIBAN BAWAHAN, UNTUK BERANI MENYAMPAIKAN PENOLAKAN TERHADAP PERINTAH ATASAN YANG BERTENTANGAN DENGAN NORMA DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
  5. DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS, SELALU MELIBATKAN PERAN PENGAWAS EKSTERNAL INDEPENDEN SEBAGAI KONSULTAN MAUPUN PENGAWAS YANG INDEPENDEN.
  6. MELAKSANAKAN PEMOLISIAN DENGAN MENGEDEPANKAN PERAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DARIPADA STATUS, HAK DAN KEWENANGAN SERTA MENGHINDARI KEPENTINGAN PRIBADI.
  7. MELAKSANAKAN STANDAR PELAYANAN PRIMA DAN MENGAKOMODASIKAN SEMUA KOMPLAIN MASYARAKAT MULAI DARI SATUAN POLRI TERDEPAN SECARA BERJENJANG DAN SEKETIKA.
  8. MENGEDEPANKAN POLSEK SEBAGAI SATUAN PELAYANAN TERDEPAN YANG KUAT, DENGAN MEMBERIKAN DUKUNGAN PENUH KEPADA KEPALA KESATUAN BERUPA PERSONEL, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN.
  9. MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS, SOLIDITAS KESATUAN, MENGHILANGKAN AROGANSI DAN HAK PREROGRATIF, MENGAKOMODASI KELUHAN, TUNTUTAN SERTA PENOLAKAN BAWAHAN DENGAN PENUH EMPATI.
  10. MENGOPTIMALKAN STRATEGI PEMOLISIAN KOMUNITAS, DALAM UPAYA PENYELESAIAN MASALAH SOSIAL DALAM MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SOSIAL JUSTICE, YANG DIDUKUNG DENGAN LEGITIMASI.


JAKARTA, 19 JANUARI 2011



 

Tuesday, March 27, 2012

Thursday, March 22, 2012

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI

DIREKTIF KAPOLRI


DIREKTIF KAPOLRI  TENTANG PELAKSANAAN  RBP
BERSAMA INI DISAMPAIKAN DIREKTIF KEPADA PARA KASATKER DI JAJARAN MABES POLRI DAN PARA KAPOLDA TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II UNTUK DIPEDOMANI, YAITU SEBAGAI BERIKUT: 
  1. SEGERA MENGIMPLEMENTASIKAN DAN MELAKSANAKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI YANG TERTUANG DALAM ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN 2011.
  2. MEMPERTAHANKAN HASIL PENILAIAN YANG TELAH DIRAIH OLEH POLRI DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG PERTAMA OLEH TIM INDEPENDEN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DENGAN NILAI RATA-RATA 3,63 YAITU KATEGORI BAIK DAN POLRI SIAP MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI.
  3. MEMILIH DAN MENUNJUK PERSONEL YANG TERGABUNG DALAM TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI YANG MEMILIKI POTENSI DAN KOMITMEN KUAT TERHADAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI.
  4. BERDAYAKAN SECARA OPTIMAL PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI, BAIK YANG MENJABAT SECARA STRUKTURAL MAUPUN YANG BERSIFAT AD HOC ATAU KEPANITIAN AGAR HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN POLRI DAPAT DICAPAI SECARA MAKSIMAL.
  5. MEMPERSIAPAKAN SARANA DAN PRASARANA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEBERLANGSUNGAN DAN PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN POLRI. 
  6. MENSINERGIKAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA DUKUNGAN ANGGARANNYA YANG TERTUANG DALAM DIPA/RKA-KL DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN RENCANA AKSI YANG ADA DALAM ROAD MAP REFORMASI POLRI GELOMBANG II TAHUN 2011-2014. 
  7. MELAKSANAKAN SOSIALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN 2011-2014 BAIK SECARA INTERNAL SAMPAI TINGKAT BAWAH MAUPUN KEPADA EKSTERNAL. 
  8. BEKERJA SAMA DENGAN SEMUA PIHAK (STAKE HOLDER POLRI) UNTUK MENUNJANG KEBERHASILAN DALAM MENCAPAI SASARAN DAN TUJUAN REFORMASI BIROKRASI POLRI. 
  9. MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SECARA INTENSIF TERHADAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI OLEH MASING-MASING KASATKER. 
  10. MELAPORKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN 2011-2014 SECARA BAIK DAN BERTANGGUNG JAWAB.

Wednesday, March 21, 2012

BAGIAN JIANALIS

 KABAG JIANALIS
KOMBES POL. Drs. M.H. RITONGA, M.Si

  1. Bagjianalis bertugas Mengkaji dan menganalisis serta mengevaluasi terhadap semua pelaksanaan tugas bidang pembinaan maupun operasional. 
  2. Dalam melaksanakan tugas, Bagjianalis menyelenggarakan fungsi : - Pengkajian terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada masing-masing fungsi di lingkungan Polri; - Penyusunan hasil kajian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan memanfaatkan manajemen mutakhir guna menghasilkan data yang akurat; - Penganalisaan data hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi masing fungsi dilingkungan Polri; - Penyusunan data hasil analisa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan metode oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
  3. Dalam melaksanakan tugas, Bagjianalis dibantu oleh : - Subbagjian, yang bertugas mengkaji terhadap program Reformasi Birokrasi dan menyusun hasil kajian pelaksana Reformasi Birokrasi dengan memanfaatkan manajemen mutakhir guna menghasilkan data yang akurat; - Subbaganalis, yang bertugas menganalisis data hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing fungsi, baik pembinaan maupun operasional dan menyusun data hasil analisa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan metode yang telah diarahkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
 
 



Tuesday, March 20, 2012

PRODUK - PRODUK RBP


  1. LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI SEMESTER I TAHUN 2012 silahkan diklik
  2. LAPORAN PELAKSANAAN SUPERVISI PENJABARAN RENCANA AKSI RBP GEL. II TAHUN 2011 -2014 SATKER TINGKAT KEWILAYAHAN silahkan diklik disini
  3. LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN RBP TAHUN 2011, BAB I klik BAB II klik BAB III klik BAB IV klik BAB V klik

KEGIATAN RBP


  1. Tanggal 10-11 Februari 2014 Penyusunan Laporan Anev 5 Tahunan Pelaksanaan RBP Gel. II Tahun 2011-2014 Satker Mabes Polri.
  2. Tanggal 12-13 Februari 2014 Penyusunan Laporan Anev 5 Tahunan Pelaksanaan RBP Gel. II Tahun 2011-2014 Satker Kewilayahan/Polda.
  3. Tanggal 17-18 Februari 2014 Pelaksanaan PMPRB secara online Tingkat Mabes Polri.
  4. Tanggal 19-20 Februari 2014 Pelaksanaan PMPRB secara online Tingkat Kewilayahan/Polda

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


  1. SOP EVALUASI REFORMASI BIROKRASI POLRI klik disini
  2. SOP MONITORING REFORMASI BIROKRASI POLRI klik disini
  3. SOP PELAPORAN REFORMASI BIROKRASI POLRI klik disini
  4. SOP REFRESHING REFORMASI BIROKRASI POLRI klik disini

MUTASI PNS POLRI


  1. Mutasi PNS di lingkungan Polri Surat Telegram Nomor : ST/1228/VI/2012 Tanggal 4 Juni 2012 download
  2. Mutasi PNS di lingkungan Polri Surat Telegram Nomor : ST/883/IV/2012 Tanggal 23 April 2012 download
  3. Mutasi PNS di lingkungan Polri Surat Telegram Nomor : ST/178/I/2012 Tanggal 30 Januari 2012 download
  4. Mutasi PNS di lingkungan Polri Surat Telegram Nomor : ST/594/III/2012 Tanggal 20 Maret 2012 download

MUTASI POLRI


  1. Mutasi Anggota Polri Surat Telegram Nomor : ST/1380/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 download
  2. Mutasi Anggota Polri Surat Telegram Nomor : ST/379/II/2012 Tanggal 23 Februari 2012 download
  3. Mutasi Anggota Polri Surat Telegram Nomor : ST/7/I/2012 Tanggal 3 Januari 2012 download

KONTAK RBP

Monday, March 19, 2012

PERATURAN


  1. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG JUKNIS PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) SECARA ONLINE klik disini
  2. LAMPIRAN PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG JUKNIS PMPRB SECARA ONLINE klik disini
  3. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) klik disini
  4. LAMPIRAN I PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2012 TTG PEDOMAN PMPRB klik disini
  5. LAMPIRAN II PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2012 TTG PEDOMAN PMPRB klik disini
  6. PERPRES RI NOMOR 81 TAHUN 2011 TENTANG GRAND DESIGN klik disini
  7. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI klik disini
  8. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA klik disini 
  9. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA klik disini 
  10. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA klik disini
  11. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKS PROG MANAJEMEN PERUBAHAN klik disini
  12. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA DAN UKURAN KEBERHASILAN RB klik disini 
  13. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA klik disini
  14. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN QUICK WINS klik disini 
  15. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGram MANAJEMEN PENGETAHUAN klik disini  
  16. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN PELAKS RB DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA klik disini  
  17. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN EVALUASI JABATAN klik disini
  18. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG JUKLAK EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2011 klik disini

UNDANG - UNDANG

 
  1. UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLSIAN REPUBLIK INDONESIA klik disini

BAGIAN SISINFOLAP


 KABAG SISINFOLAP
KOMBES POL. MEILINA. D. IRIANTI, S.H.

  1. Bagsisinfolap bertugas mengumpulkan dan mengolah data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi dilingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional, serta menyajikan laporan penerapan Reformasi Birokrasi Polri.
  2. Dalam melaksanakan tugas, Bagsisinfolap menyelenggarakan fungsi : - Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada fungsi dilingkungan Polri; - Pengelolaan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh setiap fungsi; - Pelaporan kembali hasil pengumpulan dan pengolahan data kepada fungsi dilingkungan Polri untuk ditindak lanjuti; - Pelaporan hasil olagh data Polri secara keseluruhan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. 
  3. Dalam melaksanakan tugas, Bagsisinfolap dibantu oleh : - Subbagsisinfo, yang bertugas mengumpulkan data mengolah data masing-masing fungsi baik data informasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menyusun laporan hasil pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh setiap fungsi; - Subbagsilap, yang bertugas melaporkan kembali hasil pengumpulan dan mengolah data kepada fungsi dilingkungan Polri untuk ditindak lanjuti serta melaporkan hasil olah data Polri secara keseluruhan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional; dan Urmin.
KASUBBAGSISLAP
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI PUDJIANTO






BIRO RBP

 

KARO RBP SRENA POLRI
BRIGJEN POL. Drs. M. NAUFAL YAHYA, M.Sc, Eng.


  1. Biro RBP merupakan unsur pelaksana yang berada dibawah Asrena Kapolri. 
  2. Biro RBP bertugas mengumpulkan dan mengolah data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian, penganalisaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan oleh fungsi dilingkungan Polri baik dibidang pembinaan maupun operasional.
  3. Dalam melaksanakan, Biro RBP menyelenggarakan fungsi : - Pengumpulan dan  pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi dilingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional; - Pengkajian, penganalisaan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi dilingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional.
  4. Dalam melaksanakan tugas, Biro RBP dibantu oleh : Bagsisinfolap dan Bagjianalis



Sunday, March 18, 2012

SASARAN REFORMASI BIROKRASI POLRI

Sasaran Reformasi Birokrasi Polri dalam rangka mewujudkan aparatur Polri yang professional dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut : 

1.           Secara Umum

Secara umum sasaran dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri adalah :
  1. Terwujudnya Birokrasi Polri yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan public kepada Masyarakat;
  3. Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi.
2.           Secara Khusus

Secara kultural sasaran dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri adalah :
  1. perubahan pola pikir (mind set);
  2. perubahan budaya kerja (culture set); dan
  3. perubahan sistem manajemen Polri.
SASARAN KULTURAL

TUJUAN REFORMASI BIROKRASI POLRI

Berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2010-2014 tujuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri adalah sebagai berikut :

Tujuan Secara umum

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri secara umum bertujuan untuk membangun dan membentuk profil serta perilaku aparatur Polri yaitu antara lain dengan :
  1. Menciptakan dan membangun aparatur Polri yang bersih, profesional, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, produktif, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada publik atau kepada masyarakat, Integritas tinggi tentang perilaku dan pola pikir serta budaya kerja aparatur Polri yang dalam bekerja senantiasa menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai – nilai moralitas yaitu kejujuran, kesetiaan dan komitmen serta menjaga keutuhan pribadi.
  2. Produktivitas tinggi dan bertanggung jawab yaitu hasil optimal yang dicapai oleh aparatur polri dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, evektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi.
  3. Kemampuan memberikan pelayanan yang prima yaitu kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional, berdedikasi dan memiliki standar nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat utamanya dalam memberikan pelayanan prima kepada publik dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab serta membangun birokrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam melayani dan memperdayakan masyarakat.
Tujuan Secara Khusus

Reformasi Birokrasi Polri secara khusus bertujuan membangun dan membentuk :
  1. Birokrasi Polri yang bersih.
  2. Birokrasi Polri yang efektif, efisien dan produktif.
  3. Birokrasi Polri yang transparan dan akuntabel.
  4. Birokrasi Polri yang mampu melayani dan memperdayakan.
  5. Birokrasi Polri yang terdesentralisasi.

TENTANG REFORMASI BIROKRASI POLRI


Perkembangan teknologi informasi dan akselerasinya telah menyebabkan terjadinya fenomena The Border Less, dimana interaksi masyarakat yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga proses akulturasi budayapun semakin sulit dikendalikan. Nilai – nilai global tentang demokratisasi, supremasi hukum dan HAM masih menjadi wacana, kini telah melembaga dan membudaya di tengah masyarakat sehingga pada akhirnya menyadarkan seluruh lapisan masyarakat akan hak – hak kewargaannya untuk dilayani oleh pemerintah. Issue demokratisasi dari waktu ke waktu terus bergulir, hingga pada akhirnya mampu menumbuhkan gerakan Reformasi dan mampu melengserkan rezim pemerintahan yang dinilai otoriter, militeristik dan syarat dengan perilaku KKN serta gerakan Reformasi telah mampu mewujudkan berbagai perubahan dan pembaharuan yang amat signifikan dalam sisitem pemerintahan dan tatacara pengelolaan negara antara lain : amandemen UUD ’45, berubahnya sistem pemerintahan, kebebasan pers yang independen dan bebas dari intervensi dan lepasnya institusi Polri dari ABRI melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999, Ketetapan MPR No. VI / MPR /2000 dan Ketetapan MPR No. VII / MPR / 2000 yang diikuti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Kendati pasca Reformasi sudah berjalan namun masyarakat masih melihat dan merasakan bobrok dan buruknya kinerja pemerintahan yang ditandai beberapa indikator, yaitu Pertama masih adanya sikap dan pola pikir ( mindset ) para pejabat penyelenggara negara yang memandang jabatan hanya dari aspek kewenangan, sehingga menjadi perilaku yang arogan dan feodal. Kedua lemahnya fungsi kontrol sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ). Ketiga Sistem dan kebijakan publik yang syarat dengan perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). Keempat Rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja sehingga berdampak lambatnya kualitas pelayanan publik. Kelima Kualitas manajemen pemerintahan yang tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien. Keenam Kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan. 

Untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik dan bersih dari perilaku KKN  ( Clean and Good Governance ) maka pemerintah dan DPR telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dimana didalamnya mengatur kewajibannya bagi setiap Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan kerjanya yang bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, transparan dan akuntabel guna menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik serta dalam implementasi program Reformasi tersebut secara teknis diatur dan diperjelas dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per / 15 / M.PAN / 7 / 2008 yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut Aspek Kelembagaan, Aspek Ketatalaksanaan dan Aspek Sumber Daya Manusia.

Dengan bergulirnya Reformasi sejak tahun 1998 Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) adalah salah satu instansi atau aparatur pemerintah ( Kementerian / lembaga ) yang telah menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan Reformasi Birokrasi Polri yang meliputi tiga bidang sasaran, yaitu Reformasi di bidang Instrumental, Reformasi di bidang Struktural dan Reformasi di bidang Kultural sehingga pada tanggal 1 Juli 1999 Polri telah meluncurkan buku biru tentang “Reformasi menuju Polri yang Profesional “ sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 4 menyatakan bahwa  tujuan pokok atau misi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, terbinanya ketentraman masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Dalam pembahasan Reformasi Birokrasi khususnya Polri, maka itu berarti suatu upaya untuk menerapkan prinsip good governance dalam memberikan jaminan keamanan, ketertiban melalui penegakan hukum serta mampu memberikan  perlindungan serta penghargaan terhadap hak asasi manusia kepada masyarakat, dengan kata lain bahwa Reformasi Birokrasi merupakan faktor yang sangat penting untuk diuraikan menuju pelayanan yang efektif dan efisien kepada masayarakat, karena secara faktual instutusi Polri yang memberikan pelayanan kepada masyarakat / publik selama ini masih cukup banyak disoroti melakukan tindakan-tindakan pembiaran atas keluhan masyarakat, maka dalam rangka menciptakan Polri yang mampu melayani, melindungi masyarakat secara baik dan memahami keadaan awal Polri pada saat sebelum berangkat menuju Reformasi Birokrasi kondisi Polri yang memerlukan perbaikan dan perubahan sehinga Reformasi kultural dapat semaksimal mungkin berjalan secara efektif dalam tubuh Polri dan perlu adanya upaya percepatan (akselerasi)  dalam pembenahan kultur Polri yang meliputi 3 program akselerasi utama  yaitu keberlanjutan program, peningkatan kualitas kinerja dan komitmen terhadap organisasi. Ketiga Program Akselerasi utama tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan adanya Program Unggulan Quick Wins yang merupakan Program Akselerasi dan Transformasi Polri dalam rangka membenahi Polri sesuai dengan tugas pokok, peran, dan fungsinya. Polri telah menetapkan Grand Strategi Polri 2005-2025 yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu 2005-2009 trust building, 2010-2015 partnership building, dan 2016-2025 strieve for excellence. Sejalan dengan sudah habisnya waktu pelaksanaan tahap pertama menuju tahap kedua, Polri berupaya untuk mempercepat pencapaiannya melalui Program Akselerasi dan Transformasi Polri mulai dari keberlanjutan program, peningkatan kualitas kerja dan komitmen terhadap organisasi dalam upaya membangun Polri yang mandiri, professional, dan dipercaya masyarakat.

Friday, March 16, 2012

MENUJU POLISI SIPIL YANG AKUNTABEL


Perjalanan reformasi Polri seiring proses reformasi nasional berkembang dan mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu hampir di segala bidang kehidupan. Namun, pada intinya perkembangan tersebut mengacu pada agenda pemerintah dalam bidang politik, hukum, dan keamanan. Perombakan di segala bidang itulah yang nantinya diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai sehingga tercapai kesejahteraan, demokrasi, dan keadilan. Polri sendiri selaku pelaksana pemerintahan di bidang keamanan telah menjabarkan agenda Politik Strategi Keamanan (Polstrakam) ke dalam tiga pokok penting. Polstrakam itu meliputi pendekatan pelayanan keamanan kepada masyarakat seluas–luasnya sepanjang waktu sehingga menumbuhkan kepercayaan publik (public trust), mempercepat proses penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan masyarakat patuh hukum, dan secara sinergi bersama seluruh komponen instansi guna memelihara dan mewujudkan keamanan dalam negeri.

Paradigma Polri dalam Masyarakat Demokratis

Bangkitnya era reformasi nasional yang dilanjutkan dengan reformasi Polri telah merubah sistem penyelenggaraan ketatanegaraan yang menganut paradigma baru dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, moral, dan etika. Tidak hanya itu, paradigma baru pun tercipta dalam tatanan demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), transparansi, dan keadilan.
Dalam perjalanan menuju Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Profesional, Bermoral dan Modern, Polri tidak terlepas dari berbagai hal. Termasuk di antaranya perkembangan kepolisian yang berorientasi tugas sebagai penegak hukum dan pemelihara ketertiban dengan mencanangkan berbagai perubahan paradigma. Reformasi Polri telah dilaksanakan dalam berbagai hal. Mencakup di antaranya dengan pencanangan berbagai perubahan paradigma, antara lain Polri tidak mengabdi kepada kekuasaan (bukan alat politik), melainkan sebagai abdi negara yang peka dan tanggap akan kebutuhan masyarakat.  Selain itu, Polri juga tidak akan lagi bersikap reaktif (reactive policing) dalam menghadapi kejahatan. Saat ini model kerja profesionalisme Polri yang semula mengedepankan kecepatan waktu dan ketanggapsegeraan telah bergeser menjadi Polri yang proaktif (proactive policing), dengan melibatkan kegiatan intelijen.
Polri juga mencanangkan perubahan paradigma dalam bentuk penerapan strategi community policing untuk membangun Polri yang profesional dan dekat dengan masyarakat. Di samping itu, Polri juga menerapkan penegakan hukum yang menjunjung tinggi supremasi dan hak asasi manusia (HAM) sebagai indikator suatu negara hukum yang berdaulat

Thursday, March 15, 2012

REFORMASI POLRI

Polri telah melakukan serangkaian reformasi fundamental. Sampai sejauh ini, salah satunya adalah dengan menyusun pembaruan Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Hal itu dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh Inpres Nomor 2 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI. Berdasarkan Inpres Nomor 2 tahun 1999 tersebut, maka pada tanggal 1 April 1999, sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri dialihkan dari Mabes ABRI (Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) ke Dephankam (Departemen Pertahanan Keamanan).
Pada dasarnya reformasi Polri ini sejalan dengan proses reformasi nasional. Reformasi tersebut tidak lepas dari tujuan agar Polri dapat menjadi bagian dari masyarakat madani (civil society) yang bercirikan supremasi hukum dan menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia). Atas dasar tuntutan tersebut maka lahirlah UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tiga Pilar Reformasi Polri

Perubahan paradigma Polri tersebut telah diakomodasikan dalam reformasi Polri yang dilaksanakan secara struktural, instrumental, dan kultural dengan melakukan langkah-langkah perubahan pada 3 (tiga) aspek tersebut yaitu:

Aspek Struktural

Sejak masa sebelum hingga sesudah reformasi telah terjadi pergeseran visi, misi, dan tujuan kepolisian dalam hal perkembangan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Pergeseran tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tugas Polri serta perkembangan lingkungan strategis, mencakup perubahan kelembagaan (institusi) kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. Dari segi kelembagaan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam ketatanegaraan mengalami perombakan yang mendasar. Sebelum reformasi Polri merupakan bagian dari ABRI di bawah Departemen Hankam. Namun saat ini telah berubah menjadi badan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan perangkat lembaga pemerintah nondepartemen. Oleh karena itu, Polri berada langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden serta bersifat otonom dan mandiri.Terkait dengan upaya perkuatan postur, kekuatan, dan kemampuan internal, Polri juga melakukan perombakan pada sisi organisasi, susunan, dan kedudukan kelembagaan agar lebih otonom dan mandiri. Pada tingkat Mabes Polri sebanyak 5 % dari kekuatan Polri ditempatkan sebagai perumus kebijakan dan strategi keamanan (Polstrakam). Kegiatan operasional di dalamnya bersifat back up dari kesatuan kewilayahan dan penanganan kejahatan transnasional.  Sedangkan pada tingkat Polda komposisi kekuatan sebesar 20% dari kekuatan Polri sebagai Kesatuan Induk Penuh (KIP). Pada tingkat Polda lebih dititikberatkan pada implementasi strategi keamanan, pengawasan, dan pengendalian regional. Sementara di tingkat Polwiltabes, Poltabes, dan Polres ditempatkan kekuatan 75 % dari kekuatan Polri sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD). Kesatuan inilah yang menjadi pelaksana utama operasional pada tingkat kewilayahan. Pada tingkat Polsek ditetapkan sebagai Kesatuan Pelayanan Dasar di bawah kendali Polres. Polda ditetapkan sebagai Kesatuan Induk Penuh sehingga telah dilakukan desentralisasi kewenangan dari Mabes Polri ke Polda dalam sejumlah bidang. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengoptimalkan peran Polda.

Bidang-bidang yang menjadi fokus desentralisasi kewenangan dari Mabes Polri ke Polda mencakup bidang sumber daya manusia, logistik, dan operasional kepolisian.  Untuk operasional kepolisian mencakup antara lain kewenangan pengembangan strategi, pemberdayaan potensi keamanan, pemeliharaan Kamtibmas, dan penyelidikan serta penyidikan tindak pidana.

Aspek Instrumental

Pembaharuan yang dilaksanakan Polri di bidang Instrumental meliputi pembangunan sarana dan prasarana kepolisian serta sistem perencanaan. Dalam hal pembangunan sarana dan prasarana kepolisian, Polri telah memodernisasi peralatan. Senjata yang digunakan kini lebih ditekankan pada soft power agar dalam penerapannya tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini senjata api dengan peluru tajam hanya digunakan untuk kepentingan yang memuncak. Sementara dalam sistem perencanaan untuk mengantisipasi perkembangan ke depan dan sesuai dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Polri telah menyusun beberapa strategi. Polri menyusun Grand Strategi Polri sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang periode tahun 2005–2025 dan Rencana Strategi Polri periode tahun 2004–2009 sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Rencana Kerja Tahunan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja dan dukungan Anggaran sampai tingkat Satker.

Aspek Kultural

Polri telah berupaya melakukan pembangunan sistem nilai. Hal itu dilakukan untuk mengimplementasikan Visi Pelayanan Polri dalam masyarakat. Pembaruan dilakukan di antaranya dalam Tri Brata sebagai sistem nilai kultur budaya dan perubahan perilaku anggota Polri. Saat ini Tri Brata lebih ditekankan dalam hal upaya untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan mengedepankan kekuatan lembut soft power dan penampilan yang protagonis. Selain itu, Catur Prasetya sebagai operasionalisasi atas kerja Polisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat.  Keduanya dijabarkan dalam Kode Etik Profesi yang secara operasional mengatur standar perilaku terpuji sebagai insan Bhayangkara sebagaimana amanat Undang-undang Pokok Kepolisian Nomor 2 tahun 2002. Di samping itu, Polri juga telah mengubah filosofi pendidikan dari Dwi Warna Purwa Cendikia Wusana menjadi Mahir, Terpuji, dan Patuh Hukum. Filosofi baru tersebut dapat diartikan yaitu mahir adalah sosok profesional, terpuji yang menjadi standar kode etik, dan patuh hukum sebagai sikap menjunjung tinggi semua hukum yang berlaku dalam berbagai strata. Polri juga melaksanakan Latihan Melekat yang ditujukan untuk peningkatan kemampuan personil kewilayahan. Hal itu diterapkan terutama bagi anggota polisi yang bertugas pada fungsi teknis tertentu dan berkaitan dengan tugas-tugas lapangan.  Polri menerapkan sistem Reward dan Punishment dalam pembinaan dan peningkatan kesejahteraan kepada personel. Lembaga akan memberikan penghargaan kepada personel Polri yang berdedikasi, sebaliknya anggota Polri yang melakukan pelanggaran maupun kesalahan akan di hukum dan ditindak tegas.

Contact Form

Name

Email *

Message *

 

ยช Salam Reformasi's Template. Powered by Blogger.

RBPOLRI's by Radenmas Dody.